Undangundang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan penibangunan nasional lenibaran negara republik indonesia tahun. Di antara angka 4 dan angka 5 pasal 1 disisipkan 1 satu angka, yakni angka 4a dan angka 22. Nomor 6 tahun 2014 tentang desa lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 123, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5539, diubah sebagai berikut. Undangundang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 5, tambahan lembaran. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas undangundang. Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undangundang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2004 tentang rencana kerja pemerintah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 74, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4405. Beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negaradaerah lembaran negara republik indonesia tahun 2006 nomor 20, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4609, diubah sebagai berikut. Nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negaradaerah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negaradaerah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Jul 26, 2018 undangundang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 pusat data. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 6 tahun 2010. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik negaradaerah diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsurunsur yang terkait dalam pengelolaan barang. Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Nomor 39 tahun 2006 3 9 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat 3 undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, perlu menetapkan peraturan. Pp nomor 46 tahun 2007 kawasan perdagangan bebas dan. Pasal 7 pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2010 tentang jenis. Peraturan pemerintah pp tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan. Kuasa pengguna barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang menggunakan barang yang.
Undangundang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan lembaran negara republik indonesia tahun 1995 nomor 75, tambahan lembaran negara nomor 3612. Umum undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pasal 109 pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negaradaerah lembaran negara republik indonesia tahun 2006 nomor 20, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4609. Undangundang nomor 27 tahun 2003 teritang panas bumi lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 115, tanibahan lembaran negara republik indonesia nomor 4327. Pasal 109 pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negaradaerah lembaran negara republik indonesia tahun 2006 nomor 20, tambahan lembaran negara republik. Apr 05, 2006 undangundang nomor 6 tahun 2006 pengesahan international convention for the suppression of the financing of terrorism, 1999 konvensi internasional pemberantasan pendanaan terorisme, 1999 ditetapkan 5 april 2006 berlaku 5 april 2006 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan bahasa. Pp nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara. Peraturan presiden nornor 9 tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja kementerian negara republik indonesia sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 62 tahun 2006. Tahun 1998 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 22 tahun 1997 tentang jenis dan penyetoran penerimaan negara bukan pajak lembaran negara republik indonesia tahun 1998 nomor 85, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3760. Nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pp 2 tahun 2018, standar pelayanan minimal jogloabang.
Unduh sebagai pdf, txt atau baca online dari scribd. Uu undangundang nomor 6 tahun 2014 tentang desa berkas. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupatenkota. Ketentuan pasal 1 angka 14 dihapus, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Laoly pada 5 januari 2018 dalam lembaran negara republik indonesia tahun 2018 nomor 2. Nomor 20 tahun 2006 tentang irigasi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negaradaerah.
Pp nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negaradaerah. Nomor 39 tahun 2006 3 92006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal ditandatangani presiden joko widodo pada 4 januari 2018 dan diundangkan di jakarta oleh menkumham yasonna h. Layanan umum lembaran negara tahun 2005 nomor 48, tambahan lembaran negara nomor 4502. Pasal 5 ayat 2 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Undangundang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negaraidaerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2008. Nomor 28 tahun 2006 2 8 2006 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.
Nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 ayat 2 dan pasal 49 ayat 6 undangundang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pengelolaan barang milik negaradaerah. Nomor 34 tahun 2006 tentang jalan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 pengelolaan barang milik negaradaerah ditetapkan 14 maret 2006 berlaku 14 maret 2006 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan bahasa. Peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang jalan. Nomor 28 tahun 2006 2 82006 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negaradaerah. Laporan pemantauan mencakup laporan keuangan persandingan pp 82006 dengan pp 392006. Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437.
Di antara angka 4 dan angka 5 pasal 1 disisipkan 1 satu angka, yakni angka 4a dan angka 22 sehingga pasal 1. Pp nomor 40 tahun 2019 tentang administrasi kependudukan. Peraturan mendiknas nomor 6 tahun 2007 tentang perubahan permendiknas no. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan. Undangundang nomor 27 tahun 2003 teritang panas bumi lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 115, tanibahan lembaran.
Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negaradaerah. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2007 tentang tata. Republik indonesia tahun 1992 nomor 100, tambahan lembaran negara nomor 3495. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan. Pp nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara daerah printed by arief suryadi 4292010 10. Kepala biro peraturan perundangundangan bidang politik dan kesejahteraan rakyat, ttd. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negaradaerah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,menimbang. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Undangundang republik indonesia nomor 6 tahun 2006. Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Nomor 5 tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.
725 1049 792 139 1448 305 104 1052 901 306 277 713 1505 942 1015 1341 399 590 1556 1251 1557 388 510 1133 212 402 595 454 553 1377